Ketika berbicara masalah pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang menjadi hak warga negara, analisis masalah akan meruncing pada ketersediaan dana. Dana yang dimiliki bangsa Indonesia, dalam hal ini adalah yang dikelola pemerintah untuk kepentingan negara, dirasa tidak mencukupi untuk membangun fasilitas ideal untuk masyarakat. Terlepas dari tepat atau tidak pengelolaan APBN negara saat ini oleh pemerintah, bukankah kita memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah? Lihat saja untuk sektor minyak dan gas (migas). Tapi, apakah migas ini benar-benar kita miliki?
72 wilayah kerja migas yang telah berproduksi akan memberikan kontribusi yang cukup besar untuk APBN kita jika pengelolaannya optimal. Pasalnya, dari sekian banyak migas yang kita miliki, belum sepenuhnya dapat kita manfaatkan nilainya. Hampir 85% dikuasai oleh korporat asing yang memiliki watak kapitalis. Tidak sedikit keuntungan yang dapat kita peroleh, jika kita dapat mengelola 85% itu dengan lebih optimal.